Visi, Misi dan Strategi menjadi Pemimpin

Menjadi Gubernur DKI Jakarta

Visi :

 Membangun Jakarta menjadi kota bebas kemiskinan, layak huni dan berstandar Internasional serta meningkatkan pelayanan masyarakat. 

Misi :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, bebas sampah dan nyaman
2. Membuat Jakarta bebas akan banjir, macet dan pemukiman kumuh
3. Menjadikan masyarakat  ikut serta dalam membagun Jakarta menjadi lebih baik
4. Membangun fasilitas masyarakat yang meningkatkan kenyamanan masyarakat  seperti infrastuktur, meningkatkan kenyamanan transportasi umum, membangun taman wisata
5. Membuat program sekolah gratis selama 12 tahun
6. Mengurangi pengangguran yang akan mengakibatkan terjadinya kriminalitas

Strategi :

• Membuat peraturan pelanggaran membuang sampah sembarangan, membersihan setiap kali yang ada di Jakarta, dan menanam pepohonan di setiap jalan
• Memberantas pemukiman kumuh yang ada di pinggiran kali dan sungai dan membangun rumah singgah untuk masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal
• Menambah Infrastruktur dan mempercepat pembangunannya
• Memperbaiki kenyamanan dan menambah jumlah transportasi umum untuk menarik masyarakat menggunakannya dan bisa mengurangi kemacetan yang di penuhi oleh kendaraan pribadi
• Memberikan penyuluhan kepada RT/RW agar mengadakan gotong royong setiap minggu untuk membangun kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan
• Memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak sehingga meningkatkan semangat sekolah anak
• Membatasi penambahan penduduk yang datang ke Jakarta agar tidak terjadi pengangguran
• Mengadakan taman wisata belajar untuk anak di bawah umur untuk mengenali angka dan huruf sebelum masuk sekolah dasar

STRATEGI PEMBANGUNAN PERTAHANAN & KEAMANAN UNTUK MENEGAKKAN KEDAULATAN NASIONAL

I. Pendahuluan 

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan dan juga  masih mengandung kelemahan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih cenderung lemah, antara lain, karena digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa lalu rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang, meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban serta terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia.
Kurang mantapnya formulasi dan persepsi peran TNI pada masa lalu dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar negeri menyebabkan terjadinya penonjolan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial politik yang berimplikasi pada melemahnya peran TNI sebagai kekuatan pertahanan dan menurunnya tingkat profesionalitas TNI sehingga kemampuan nyata menjadi rendah; efek penangkalan sangat lemah dan timpangnya komposisi pengembangan kekuatan personil TNI serta alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dikaitkan dengan konfigurasi geostrategis wilayah Indonesia. Keterlibatan TNI yang terlalu jauh dalam tugas-tugas keamanan dalam negeri serta keamanan dan ketertiban masyarakat berakibat pada terdistorsinya peran dan fungsi Polri sehingga berakibat kurang menguntungkan bagi profesionalitas Polri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kriminal serta berkurangnya jaminan rasa keamanan dan ketenteraman masyarakat.
Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami transformasi yang cukup substansial. TNI sebagai kekuatan inti dalam sistem pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami perubahan paradigma secara mendasar. TNI dan Polri tidak lagi melaksanakan dwifungsi (fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik) sehingga tidak lagi terlibat politik praktis. Untuk mencapai tujuan dari perubahan sistem pertahanan negara dan keamanan negara yang menganut dwifungsi menjadi sistem pertahanan dan keamanan negara yang profesional, pelaksanaannya dijabarkan dalam dua bagian, yaitu pertahanan dan keamanan. Pemisahan masalah-masalah pertahanan dan keamanan dilakukan agar terpetakan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing institusi yang terlibat di dalamnya.
Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan masih dihadapkan pada permasalahan yang cukup berat terutama dalam hal pemulihan kredibilitas serta citra baik TNI dan Polri, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI harus mampu menjangkau seluruh luas wilayah kepulauan Indonesia dengan kondisi geostrategis yang berat. Padahal, kuantitas maupun kualitas personil maupun alat utama dan sistem senjata TNI sangat tidak memadai, sedangkan Polri sebagai penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, harus mampu menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, diharapkan TNI sebagai kekuatan inti pertahanan negara dan Polri sebagai pelaksana inti penegak hukum mampu berperanan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

II. Analisa 

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negera Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Keduanya sangat berpengaruh bagi kesejahteraan sebuah Negara yang mempunyai tugasnya masing-masing untuk selalu mempertahankan kondisi Negara Indonesia dari ancaman dari dalam maupun luar negeri.  Untuk itu pemerintah juga sangat berperan penting dalam membangun para TNI dan Polri agar selalu menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur. 

 III. Kesimpulan 

Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi.
Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri, profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam.
Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah NKRI menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.

IV. Saran 

TNI sebagai kekuatan inti dalam sistem pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu TNI dan Polri harus menjadi tuntutan yang baik bagi masyarakat, bukan menjadi seseorang yang ditakutin oleh masyarakat tapi bisa melayani dan mengayomi masyarakat dalam segala keluhan yang di laporan. 

V. Referensi

https://polmas.wordpress.com/2014/09/29/strategi-pembangunan-pertahanan-keamanan-untuk-menegakkan-kedaulatan-nasional/

http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia